Tolak Kebijakan TMT Serentak CASN dan PPPK 2024: Protes Bergulir, Calon Pegawai Minta Kepastian!?

Jakarta, 8 Maret 2025 – Kebijakan Terhitung Mulai Kerja (TMT) serentak bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 kembali menuai kritik dan penolakan dari para calon pegawai. Kebijakan yang dianggap tidak adil ini memicu gelombang protes di berbagai daerah, dengan tuntutan utama agar pemerintah mencabut kebijakan tersebut dan memberikan kepastian bagi mereka yang telah lulus seleksi.

-Latar Belakang Kebijakan TMT Serentak 2024

Kebijakan TMT serentak 2024 diumumkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyelaraskan proses pengangkatan CASN dan PPPK secara nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman dan menghindari ketimpangan dalam proses rekrutmen. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan masalah besar bagi para calon pegawai yang telah menunggu lama untuk diangkat.

Alasan Penolakan
1. Masa Tunggu yang Panjang.
Para calon CASN dan PPPK yang telah lulus seleksi sejak 2024 harus menunggu hingga semua proses seleksi di seluruh instansi selesai. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan frustrasi, terutama bagi mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

2. Kerugian Finansial dan Psikologis
Banyak calon pegawai mengeluhkan kerugian finansial karena harus menunggu tanpa penghasilan. Selain itu, tekanan psikologis akibat ketidakpastian juga menjadi beban berat bagi mereka.

3. Ketidakadilan bagi Daerah yang Sudah Siap
Beberapa daerah telah menyelesaikan proses seleksi lebih cepat, namun harus menunggu daerah lain yang masih tertinggal. Hal ini dinilai tidak adil dan menghambat pelayanan publik di daerah yang sudah siap.

4. Potensi Hilangnya Tenaga Berkualitas
Banyak calon pegawai memilih untuk mencari pekerjaan lain karena frustrasi menunggu kepastian. Hal ini berpotensi menghilangkan tenaga-tenaga berkualitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah.

Gelombang Protes dan Tuntutan

Sejak awal tahun 2025, aksi protes terhadap kebijakan TMT serentak 2024 semakin menguat. Para calon CASN dan PPPK melakukan berbagai bentuk protes, mulai dari unjuk rasa di depan kantor pemerintah hingga kampanye di media sosial dengan tagar #SaveCASNPPPK2024 #TolakKebijakanTMTSerentak dan #KepastianUntukCASNPPPK2024.

Beberapa tuntutan utama yang diajukan oleh para calon pegawai antara lain:
1. Penghapusan Kebijakan TMT Serentak: Mereka meminta agar TMT dilakukan sesuai dengan waktu penyelesaian seleksi di masing-masing instansi.
2. Kepastian Jadwal Pengangkatan: Calon pegawai meminta pemerintah memberikan jadwal yang jelas dan transparan mengenai proses pengangkatan.
3. Evaluasi Sistem Rekrutmen: Ada tuntutan untuk memperbaiki sistem rekrutmen secara keseluruhan agar lebih efisien dan tidak merugikan calon pegawai.

Respons Pemerintah
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan respons yang memuaskan terkait tuntutan para calon pegawai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa kebijakan TMT serentak bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam proses pengangkatan pegawai. Namun, pihaknya akan mengevaluasi masukan dari para calon pegawai dan instansi terkait.

“Kami memahami kekhawatiran para calon pegawai. Namun, kebijakan ini dibuat untuk kepentingan nasional. Kami akan meninjau ulang dan mencari solusi terbaik,” ujar Menteri PANRB dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025).

Dampak Kebijakan
Kebijakan TMT serentak 2024 tidak hanya berdampak pada para calon pegawai, tetapi juga pada instansi pemerintah dan masyarakat. Beberapa dampak yang muncul antara lain:
– **Penundaan Pelayanan Publik**: Instansi yang kekurangan tenaga kerja tidak dapat beroperasi secara optimal, sehingga pelayanan publik menjadi terhambat.
– **Menurunnya Moral Calon Pegawai**: Protes dan penolakan yang terjadi menunjukkan menurunnya moral dan kepercayaan calon pegawai terhadap sistem rekrutmen pemerintah.
– **Ketidakpercayaan Masyarakat**: Masyarakat mulai meragukan efektivitas pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia, terutama dalam hal rekrutmen pegawai.

Harapan ke Depan
Para calon CASN dan PPPK  2024 berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka meminta agar kebijakan TMT serentak dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Kepastian dan keadilan dalam proses rekrutmen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian pemerintah.

“Kami hanya meminta kepastian. Kami sudah bekerja keras untuk lulus seleksi, dan kami berharap pemerintah menghargai usaha kami dengan memberikan kepastian,” ujar salah seorang calon PPPK yang mengikuti aksi protes di Jakarta.

Kesimpulan
Kebijakan TMT serentak CASN dan PPPK 2024 terus menuai penolakan dari para calon pegawai. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh calon pegawai, tetapi juga oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Untuk menghindari masalah yang lebih besar, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi para calon pegawai dan mengevaluasi kebijakan ini secara menyeluruh. Kepastian dan keadilan dalam proses rekrutmen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian pemerintah.