Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat akibat terputusnya akses transportasi.

Jalan yang rusak dan jembatan yang terputus menjadi persoalan serius. Bagi masyarakat pedalaman, kerusakan infrastruktur bukan sekadar hambatan perjalanan, melainkan ancaman terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Irmawan S Sos MM. Ia mendesak pemerintah pusat agar menjadikan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan di Aceh sebagai salah satu prioritas utama dalam pemulihan pascabencana.

Menurut Irmawan, masyarakat yang telah menghadapi beratnya dampak bencana tidak boleh kembali dibebani penderitaan berkepanjangan akibat lambannya pemulihan infrastruktur.

Ia menilai, penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan darurat. Pemerintah harus mampu memberikan kepastian mengenai pemulihan akses transportasi yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.

“Pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menghadapi keterisolasian akibat infrastruktur penghubung yang rusak diterjang bencana,” demikian penekanan Irmawan dalam materi pernyataannya.

Politisi asal Aceh tersebut mengingatkan bahwa terputusnya akses jalan dan jembatan dapat menimbulkan dampak berantai. Distribusi kebutuhan pokok menjadi terhambat, hasil pertanian sulit dipasarkan, sementara masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus menghadapi perjalanan semakin sulit.

Terlebih bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perkebunan. Kerusakan akses transportasi berpotensi memperbesar beban ekonomi warga yang sebelumnya sudah terpukul akibat bencana.

Karena itu, Irmawan meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kerusakan yang bersifat sementara, tetapi juga mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh, terukur, serta berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota agar penanganan infrastruktur yang rusak dapat dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi masyarakat.

Wilayah pedalaman dan daerah yang memiliki keterbatasan jalur penghubung, menurutnya, perlu memperoleh perhatian khusus. Sebab, kerusakan satu ruas jalan atau jembatan saja dapat berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

Selain percepatan pembangunan, Irmawan juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kualitas dan ketahanan infrastruktur terhadap ancaman bencana di masa mendatang.

Pembangunan jalan dan jembatan harus disesuaikan dengan karakteristik geografis Aceh, terutama kawasan pegunungan, daerah aliran sungai, serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir dan tanah longsor.

Dengan demikian, anggaran yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekadar menghasilkan infrastruktur baru, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Irmawan berharap pemulihan pascabencana benar-benar menjadi momentum untuk membangun kembali konektivitas antardaerah di Aceh, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian masyarakat.

“Pemulihan pascabencana harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jalan dan jembatan bukan sekadar bangunan fisik, tetapi urat nadi kehidupan dan perekonomian rakyat,” tegasnya.

Bagi Irmawan, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari seberapa cepat masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal, aman, dan produktif.

Sebab, selama jalan masih terputus dan jembatan belum kembali berfungsi, selama itu pula sebagian masyarakat harus menghadapi keterbatasan akses menuju kehidupan yang lebih baik. (AwG)