Ancaman lumpuhnya perekonomian masyarakat akibat kerusakan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Aceh menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Irmawan S Sos MM.

Ia mengingatkan, kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir serta tanah longsor tidak boleh dipandang sebagai persoalan infrastruktur semata. Sebab, terganggunya akses transportasi dapat memicu persoalan ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar apabila tidak segera ditangani.

Bagi masyarakat pedalaman Aceh yang sebagian besar menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian dan perkebunan, jalan dan jembatan merupakan jalur utama untuk mengangkut hasil produksi menuju pasar.

Ketika akses tersebut terputus, petani berpotensi mengalami kesulitan menjual hasil panen, biaya angkutan meningkat, sementara distribusi kebutuhan pokok masyarakat ikut terhambat.

Kondisi ini dikhawatirkan semakin memperberat kehidupan masyarakat yang sebelumnya telah kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan sumber penghasilan akibat bencana.

Irmawan menilai, pemerintah harus bergerak cepat agar dampak bencana tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi berkepanjangan yang semakin menekan daya beli masyarakat.

Menurutnya, pemulihan jalan dan jembatan harus ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

“Pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menghadapi keterisolasian akibat infrastruktur penghubung yang rusak diterjang bencana,” demikian pokok perhatian yang disampaikan Irmawan dalam materi pernyataannya.

Politisi PKB tersebut menekankan pentingnya kehadiran pemerintah pusat untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, terutama di kawasan yang mengalami kerusakan berat.

Ia mengingatkan, keterbatasan kemampuan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya penanganan akses vital yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan dan instansi teknis harus diperkuat agar penanganan kerusakan dapat dilakukan secara terarah, mulai dari pembukaan akses darurat hingga pembangunan kembali infrastruktur secara permanen.

Irmawan juga menilai, percepatan pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak langsung terhadap pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketika jalan kembali dapat dilalui dan jembatan berfungsi normal, distribusi barang menjadi lebih lancar, hasil pertanian dapat dipasarkan, serta aktivitas perdagangan berpeluang kembali bergerak.

Selain itu, pemulihan konektivitas juga sangat penting untuk memastikan anak-anak dapat kembali mengakses pendidikan dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi hambatan transportasi yang membahayakan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur tidak boleh mengabaikan kualitas konstruksi dan aspek keselamatan.

Kondisi geografis Aceh yang memiliki kawasan pegunungan, sungai, dan daerah rawan longsor harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan jalan serta jembatan yang lebih tangguh menghadapi bencana.

“Pemulihan pascabencana harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jalan dan jembatan bukan sekadar bangunan fisik, tetapi urat nadi kehidupan dan perekonomian rakyat,” tegas Irmawan sebagaimana tercantum dalam materi pernyataannya.

Ia berharap pemerintah mampu menjadikan percepatan pemulihan infrastruktur sebagai langkah nyata untuk mengembalikan harapan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan akibat bencana.

Sebab, bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hasil bumi dan aktivitas perdagangan, terbukanya kembali akses jalan dan jembatan bukan sekadar kemudahan bepergian, melainkan terbukanya kembali kesempatan mencari nafkah dan membangun masa depan keluarga. (AwG)