Demo CASN-PPPK Tolak Penundaan Pengangkatan: Honorer Menuntut Kepastian Hari Ini

Jakarta, – Ratusan peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) hari ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penundaan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau PPPK yang dinilai merugikan hak-hak mereka.

Para demonstran, yang terdiri dari tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintah, menuntut agar pemerintah segera memproses pengangkatan mereka tanpa penundaan. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Stop Penundaan, Kami Butuh Kepastian!” dan “Honorer Juga Berhak Jadi ASN/PPPK”.

Salah satu peserta aksi, Hani (32), yang telah bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah instansi pemerintah selama lebih dari 7 tahun, menyampaikan kekecewaannya. “Kami sudah bekerja dengan loyalitas tinggi, tapi nasib kami tidak jelas. Setiap tahun ada janji pengangkatan, tapi selalu ditunda. Kapan kami bisa merasakan keadilan?” ujarnya dengan suara lantang.

Menanggapi aksi tersebut, perwakilan KemenPANRB, Dr. Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya menyelesaikan proses seleksi dan pengangkatan. “Kami memahami aspirasi para tenaga honorer. Namun, ada beberapa kendala teknis dan administratif yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Fauzi menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik, termasuk memastikan proses seleksi yang transparan dan adil. Namun, ia tidak memberikan kepastian kapan proses pengangkatan akan dilaksanakan.

Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan organisasi masyarakat. Ketua Serikat Pekerja Aparatur Sipil Negara (SPASN), Budi Santoso, menyatakan bahwa penundaan pengangkatan tenaga honorer adalah bentuk ketidakadilan. “Mereka sudah bekerja puluhan tahun, tapi hak-haknya belum terpenuhi. Ini adalah masalah keadilan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Pengamat kebijakan publik, Dr. Rina Wijayanti, mengkritik lambannya pemerintah dalam menangani masalah tenaga honorer. “Penundaan ini tidak hanya merugikan tenaga honorer, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret,” ujarnya.

Aksi demo ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk segera memenuhi janji-janjinya kepada tenaga honorer. Para peserta aksi berjanji akan terus melakukan tekanan hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Kami tidak akan berhenti sampai ada kepastian. Kami layak dihargai,” tegas Hani, mewakili suara rekan-rekannya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan proses pengangkatan tenaga honorer akan dilaksanakan. Namun, aksi ini telah menjadi sorotan publik dan diharapkan mendorong pemerintah untuk segera bertindak.

—