Bingung Urus Pajak Tanah? Kenali Perbedaan PBB, BPHTB, dan PPh

portaldatiga.com – GAYO LUES — Masyarakat yang hendak mengurus administrasi tanah sering kali memiliki pertanyaan mengenai tempat pembayaran pajak. Apakah harus datang ke Kantor Pertanahan, kantor pajak, atau kantor pemerintah daerah? Jawabannya bergantung pada jenis pajak yang akan diurus.

Ada beberapa kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, tetapi pengelolaannya tidak seluruhnya berada pada satu instansi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), misalnya, dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Masyarakat yang ingin membayar PBB-P2 atau memperoleh informasi mengenai administrasinya dapat menghubungi instansi pengelola pajak daerah di wilayah masing-masing.

Berbeda dengan PBB-P2, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. BPHTB juga termasuk pajak daerah sehingga masyarakat perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) dapat menjadi kewajiban pihak penjual sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan besaran dan tata cara pemenuhannya, masyarakat perlu meminta informasi kepada instansi perpajakan yang berwenang.

## Kantor Pertanahan bukan tempat pembayaran semua jenis pajak

Kantor Pertanahan memiliki kewenangan dalam pelayanan administrasi pertanahan, termasuk pendaftaran tanah dan peralihan hak sesuai ketentuan. Dalam proses tertentu, dokumen atau bukti pemenuhan kewajiban pajak mungkin diperlukan sebagai bagian dari persyaratan layanan.

Namun, pengurusan pajak dan pengurusan layanan pertanahan merupakan proses yang berbeda. Memahami perbedaan tersebut dapat membantu masyarakat menghindari kekeliruan dalam menentukan instansi yang harus dihubungi.

Bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues, langkah awal yang dapat dilakukan adalah memastikan jenis pajak yang dimaksud. Untuk PBB-P2 dan BPHTB, hubungi instansi pengelola pajak daerah. Adapun pertanyaan mengenai PPh dalam transaksi tanah dapat dikonfirmasikan kepada instansi perpajakan yang berwenang.

Masyarakat juga disarankan untuk menanyakan persyaratan dan prosedur terbaru sebelum memulai pengurusan, terutama apabila pajak tersebut berkaitan dengan proses jual beli atau peralihan hak atas tanah.

Dengan informasi yang tepat, masyarakat diharapkan dapat mengurus kewajiban perpajakan dan administrasi pertanahan secara lebih tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber informasi: Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.